Pertumbuhan pengumpulan ZIS yang hampir mencapai 100 persen ini disebabkan adanya tsunami Aceh 2005 dan gempa Yogjakarta 2007. Ternyata gempa alam yang sempat memporak-porandakan sebagian wilayah negeri ini cukup efektif untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfak, dan bersadakah.

Tahun 2009 diperkirakan terkumpul ZIS sebesar Rp 1,2 triliun. Angka lebih satu triliun ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Semakin banyak dana-dana masyarakat yang terkumpul melalui ZIS maka akan semakin berdampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan. Serta secara jangka panjang akan menjadikan ZIS sebagai bagian dari kebijakan fiskal nasional.

Menurut data yang dihimpun Departemen Agama RI jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 268,653.67 hektar yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Dilihat dari segi resouces capital jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah wakaf terbesar di seluruh dunia.

Tantangan terbesarnya adalah bagaimana memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterahkan umat di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan yang sebenarnya. Apalagi jumlah wakaf uang (cash wakaf) potensinya lebih besar sehingga bisa menciptakan bisnis investasi yang hasilnya bisa digunakan untuk kepentingan umat.

Kedua, perbankan dan keuangan Syariah. Meskipun saat ini size dan market share perbankan syariah masih belum mampu menembus angka 5 persen dari total keseluruhan aset perbankan nasional namun pertumbuhan industri perbankan syariah sebagai infant industry cukup mengesankan. Tumbuh rata-rata 30 persen per tahun.

Menurut data Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia 2009 total Islamic bank network (Kantor) sudah mencapai 1.186 yang pada tahun 2005 hanya sekitar 550 jaringan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap oleh perbankan Islam sudah mencapai 20.104 orang. Adapun pertumbuhan aset perbankan nasional tahun ini hanya sekitar 20 persen dengan total aset hampir mencapai Rp 60 triliun.

Sepanjang 2008 dan 2009 pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebanyak 4 kali dengan total akumulatif mencapai Rp 19,8 triliun. Awal tahun 2009 pemerintah menerbitkan Sukuk Ritel seri SR-001 dan sukuk global SNI 14. Untuk penerbitan sukuk global sebesar 650 juta US dolar mengalami over subscribedh ingga 7 kali lipatnya atau 4,7 miliar US dolar.

Kelebihan permintaan atas sukuk global yang cukup besar ini menjadi sinyal prospek sukuk sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk membiayai pembangunan dalam negeri. Khususnya pembangunan infrastruktur yang diperkirakan mencapai 150 US Dolar. Sedangkan penerbitan sukuk korporasi tahun 2009 sebesar Rp 2,070 triliun. Naik 34,94 persen dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp 1,534 triliun.

Untuk tahun 2009 sebanyak 7 perusahaan telah menerbitkan sukuk sehingga totalnya mencapai 23 sukuk korporasi. Kinerja baik juga terlihat di pasar modal syariah yang menunjukkan Jakarta Islamic Index tidak terkena dampak serius krisis keuangan global 2007 karena saham-saham yang listed tidak terlibat dalam praktek spekulasi keuangan. Saat ini jumlah saham syariah telah mencapai 185.

Ketiga, politik ekonomi syariah. Proses legislasi hukum ekonomi syariah menjadi undang-undang nasional, seperti undang-undang waqaf, pengelolaan zakat, perbankan syariah, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah merupakan perjuangan yang cukup panjang di parlemen. Meskipun negeri ini mayoritas berpenduduk Muslim tapi tidak semua elemen masyarakat serta-merta mendukung proses legislasi hukum-hukum ekonomi syariah menjadi hukum nasional.

Baru-baru ini Komisi VIII DPR mengeluarkan keputusan untuk menjadikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai mitra resmi yang kemudian diikuti janji dari komisi tersebut untuk menuntaskan amandemen UU zakat pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010. Tentunya dukungan politik ini akan mempercepat perkembangan zakat dan ekonomi syariah pada umumnya. Namun sayangnya isu ekonomi syariah tidak masuk menjadi agenda pada National Summit 29-31 Oktober 2009 lalu, maupun dalam agenda 100 hari pertama pemerintahan SBY.

Outlook 2010
Pertama, Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Komitmen anggota dewan untuk mengandemen UU zakat No 38/1999 dan penataan kelembagaan BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) menjadi hal yang menggembirakan. Tujuan utama dari amandemen ini bukan untuk membubarkan LAZ sebagaimana yang diributkan belakangan ini tapi bertujuan untuk restrukturisasi kelembagaan dan integrasi kebijakan lembaga pengumpul zakat.

Dengan melihat trend kinerja ekonomi saat ini diperkirakan tahun 2010 penghimpunan zakat antara Rp 1,5 - 1,75 triliun. Ada pun target share pengumpulan zakat adalah 0,05 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Jika target GDP tahun 2010 sebesar Rp 5.981,4 triliun maka target penghimpunan zakat sebesar Rp 2,99 triliun.

Target ini bukanlah hal yang mustahil terjadi. Apalagi dilihat dari dukungan kebijakan berupa: kewajiban zakat BUMN, kebijakan zakat pengurang pajak, sanksi muzakki pengemplang zakat, peningkatan keamanan dan profesionalitas BAZ/LAZ yang saat ini BAZNAS mendapat ISO 9001:2008, diplomasi zakat internasional, koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya (Depag, Depkeu, Depsos, Kemeneg BUMN, dll).

Kedua, Perbankan dan Keuangan Syariah. Pada tahun 2010 aset perbankan syariah bisa mencapai 3,5% - 4,5% aset perbankan nasional. Untuk mendorong pencapaian market share lebih besar dari 5 persen maka diperlukan terobosan khusus, misalnya: penambahan aset baru berupa perluasan/ pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Syariah (BUS) baru, konversi aset perbankan konvensional ke UUS maupun BUS, kampanye penggunaan transaksi keuangan syariah serta keuntungannya secara progresif sampai ke semua level masyarakat, sebagian dana BUMN dan pemerintah ditempatkan di bank syariah, dll.

Kinerja sukuk global yang saat ini rebound pasca krisis keuangan 2007 akan menjadikan penerbitan SBSN 2010 menjadi sumber pembiayaan untuk menambal defisit APBN. Modal yang terkumpul melalui SBSN seharusnya lebih pada sektor-sektor produktif. Khususnya untuk pengembangan proyek infrastruktur yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan sektor rill.

Ada beberapa kecenderungan jangka panjang yang bisa menjadi peluang pengembangan Islamic finance yaitu Indonesia masuk kategori negara yang high saving country, yaitu 34 persen dari rasio GDP. Hal ini bisa digunakan untuk investasi sektor riil dan pembiayaan investasi pemerintah, dana jangka panjang domestik lebih banyak tersedia dengan berkembangnya pasar obligasi dan perusahaan asuransi dan dana pensiun, tren peningkatan microfinancing, dan bank dan kantor pos berevolusi menjadi hub dan super market untuk pelayanan jasa keuangan.

Ada pun instrumen ekonomi syariah yang belum tergali secara maksimal dan harus jadi prioritas pada 2010 adalah pengelolaan aset wakaf yang nilai asetnya sebesar Rp 590 triliun dan wakaf tunai. Sehingga, perlu dilakukan pengelolaan aset wakaf dan wakaf tunai secara profesional dan investasi ke sektor produktif. Serta perlu juga dilakukan kampanye gerakan wakaf nasional. Agenda lain yang perlu jadi prioritas adalah penguatan SDM ekonomi syariah, edukasi masyarakat, dan penguatan komunikasi dan strategi politik. Wallahualam bissawab.